GMNI dan HMI dalam Politik Kekuasaan oleh Syamsuddin Radjab dan Ade Reza Hariyadi

Dalam kerangka keterbukaan politik dan demokratisasi, HMI dan GMNI perlu untuk melakukan revitalisasi perkaderan organisasi. Hal ini sangat terkait dengan suatu upaya yang diarahkan untuk memfungsikan secara efektif organisasi sebagai training ground atau wahana untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas para kadernya sehingga mampu memahami persoalanpersoalan masyarakat dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Mengenai hal ini, HMI harus kembali membenahi internalnya baik dalam kerangka kaderisasi maupun penataan organisasi. Melalui kaderisasi maka diharapkan para kader HMI memiliki kemampuan untuk mengurai kontradiksikontradiksi yang berkembang di masyarakat dan berdialektika dengan kekuasaan dalam kerangka memperjuangkan kepentingan umat. Jika para kader HMI dapat meningkatkan pemahamannya, maka HMI dapat menjadi kekuatan strategis yang tidak hanya hadir dengan networking serta massa politik yang besar, tetapi juga dengan gagasan gagasan pembaharuan yang visioner yang diilhami dari spirit dasar yang terkandung dalam ajaran Nilai Dasar Perjuangan (NDP ). Seperti halnya HMI, maka GMNI perlu menangkap momentum keterbukaan politik saat ini dengan melakukan penataan organisasi. Sistem politik yang begitu liberal saat ini menghadapkan GMNI pada suatu pilihan untuk melakukan konsolidasi organisasi dan ideologis. Sebagai kekuatan intelektual, GMNI tentunya harus mampu menterjemahkan gagasangagasan besar dalam marhaenisme menjadi lebih operasional dan dapat menjadi gagasan alternatif ditengah menguatnya liberalisme kapitalisme.